Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara, yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dibantu oleh perangkat desa seperti Sekretaris Desa dan kepala urusan. Sinergitas atas kinerja antara pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa beserta jajaran perangkatnya dengan BPD selaku perwakilan masyarakat sangat diperlukan. 

Rapat koordinasi pada Selasa, 09 September 2025 merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dewi dan BPD. Rapat koordinasi membahasa tentang penyampaian rancangan Perubahan APBDes 2025 dan evaluasi program kegiatan. Point perubahan APBDes diantaranya pengurangan dana transfer dari sumber ADD, penambahan tunda salur PDRD 2024 serta penambahan bagi hasil Budmes dan Bumdesma.

Pergeseran anggaran karena adanya perhitungan eifisiensi  anggaran dan perubahan volume menyebabkan penyesuaian pada beberapa kegiatan fisik desa. Pemerintah Desa berharap dengan adanya perubahan APBDes 2025 dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam pelayanan kepada warga masyarakat desa dan pelaksanaan pembangunan secara tidak langsung menambah peningkatan ekonomi warga.